Senin, 29 Agustus 2011 15:10

oleh: Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA

Staf Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta

 Direktur Lembaga Studi Agama dan Sosial (eLSAS)

Penentuan 1 syawal 1432 H diduga akan terjadi perbedaan seiring dengan perbedaan metode yang ditetapkan oleh beberapa ormas Islam dan Kementerian Agama RI. Republika secara berturut-turut memuat artikel tentang kemungkinan terjadinya perbedaan tersebut.

Adanya sikap saling menghargai atas adanya penetapan awal Syawal memang harus terus digalakkan. Akan tetapi, sikap itu harus diikuti oleh ikhtiar konkret untuk melakukan upaya taqrib (pendekatan) menuju kesatuan dan penyatuan. Banyak pengkaji mengenai masalah ini mengimpikan adanya upaya penyatuan. Namun, lagi-lagi, langkah menuju ke situ baru sebatas keinginan.

Moedji Raharto, Ketua Kelompok Keahlian Astronomi FMIPA ITB menegaskan harapannya untuk melakukan penyatuan ini, dengan tulisannya di Republika (27/8/2011) ”langkah dan sikap umat Islam yang perlu dibangun ke depan adalah mencari “Hilal Persatuan” sebagai milik  umat Islam Indonesia…”. Sebelumnya Thomas Djamaluddin, professor riset Astronomi-Astrofisika LAPAN secara khusus menulis artikel yang berjudul ”Menuju Titik Temu Menentukan 1 Syawal”. Dan yang paling mutakhir, Fattah Wibisono, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menegaskan upaya penyatuan belum terjadi karena ”belum ditemukan kriteria yang disepakati”, sehingga meminta adanya toleransi dengan permintaan ”tetap memberi peluang kepada masyarakat yang sesuai dengan pemahaman yang diyakini” (Republika[27/8/2011]).

Di satu sisi, seringkali kita mengutip hadis nabi bahwa ”perbedaan umatku adalah rahmat”. Di sisi lain, perbedaan penentuan awal syawal, alih-alih mendatangkan rahmat, yang ada justru menyebabkan keresahan di tengah umat.

Tulisan ini tidak berpretensi membahas bagaimana dan mengapa terjadi perbedaan; akan tetapi lebih teknis, mengapa harus melestarikan perbedaan ketika kaedah hukum meniscayakan untuk mengupayakan untuk mencari titik temu? Mestikah terhadap masalah-masalah keagamaan yang berelasi dengan kehidupan sosial kemasyarakatan harus tetap melestarikan perbedaan dengan dalih ”rahmat” dan toleransi?

Fikih Ijtima’i dan Pentingnya Keterlibatan Negara

Masalah penetapan waktu idul fitri, sungguhpun dimungkinkan terjadinya perbedaan akibat perbedaan metode yang digunakan, namun ia termasuk di dalam kategori fiqh ijtima’i (ketentuan fikih yang memiliki dimensi sosial), sehingga membutuhkan pengaturan ulil amri untuk kepentingan ketertiban.

Hal ini –meski tidak sama persis—analog dengan masalah pengumpulan zakat. Meski ayatnya jelas, memerintahkan untuk mengambil zakat dengan menggunakan redaksi ”khudz” yang berarti mengambil. Dalam kajian ushul fiqh, ”hukum asal perintah menunjukkan arti wajib”. Namun, bukan berarti kita serta merta secara individu-individu boleh mengambil zakat dari para muzakki. Urusannya tentu tidak sesederhana itu. Ketika ini berelasi dengan hubungan antar sesama, butuh pengaturan dari negara untuk ketertiban dan harmoni.

Belum lagi kalau kita berbicara dalam kajian fikih jinayah (fikih pidana Islam). Sungguhpun terjadi khilafiyah dalam beberapa aturannya, namun implementasinya sangat terkait dengan ulil amri. Pasti semua akan sepakat, jika seseorang menemui pencuri sedang menjalankan aksinya, ia tidak boleh serta merta langsung melakukan eksekusi dengan memotong tangannya, meski itu adalah anggota organisasinya. Hal ini jelas tidak dibenarkan.

 Idul Fitri dan Ketaatan pada Ulil Amri

Bagi kita yang telah mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “syar’i” dan ketaatan kepada pemerintahnya adalah wajib sepanjang tidak diperintahkan untuk maksiat, maka sangat tidak logis untuk membangkang ketetapan pemerintah, meski atas nama perbedaan pendapat.

Untuk itu, dalam konteks ‘idul fitri, penetapan ulil amri yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI menjadi suatu yang niscaya. Bahkan, ketetapan yang telah diambil oleh Pemerintah atas beberapa pilihan hukum memiliki kekuatan memaksa (ilzam/ binding) dan menghilangkan realitas adanya perbedaan yang ada sebelumnya. Hal ini dalam kajian fikih dikenal kaedah “hukm al-haakim ilzaam wa yarfa’u al-khilaaf”, yang artinya “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

Dengan demikian, terhadap masalah-masalah keagamaan yang berelasi dengan urusan sosial kemasyarakatan, pemerintah memiliki “kata putus” yang harus diikuti oleh umat Islam. Kewajiban di sini tidak hanya sekedar kewajiban qadla’i, tetapi juga bersifat diyani.

Dalam hal ini Imam al-Syarwani dalam Hasyiyahnya (3/376) menegaskan toleransi terhadap perbedaan tersebut bila belum ada penetapan dari penguasa. Namun, jika penguasa sudah menetapkan (tentunya dengan mangacu pada pertimbangan yang mendalam dan argument-argumen yang otoritatif) maka ada consensus (ijma’) bahwa seluruh umat wajib mengikutinya dan tidak boleh menentangnya. Hal ini juga ditegaskan Imam Nawawi dalam Majmu’.

Keharusan mengikuti satu ketetapan ini jelas tidak sama dengan memberangus semangat toleransi dan perbedaan. Sama sekali tidak. Toleransi dan “rahmat” terhadap realitas perbedaan harus didudukkan secara proporsional di dalam konteks ruang dan waktu. Ketika masalahnya bersifat fardiah (personal) dan relasinya hanya berdimensi vertikal (hubungan hamba dengan Allah semata), maka keyakinan masing-masing individu, dengan mengacu pada dalil yang diyakininya kuat, sangat dipertimbangkan. Akan tetapi, ketika masalahnya terkait dengan masalah sosial kemasyarakatan, harmoni, dan ketertiban, serta mashlahah ’ammah, maka pengaturan bersama menjadi sangat penting. Dalam konteks inilah penetapan awal syawal didudukkan.

 Sebagaimana ibadah zakat, meski ia merupakan ibadah personal, tetapi memiliki implikasi sosial kemasyarakatan. Sehingga tentu tidak dibenarkan setiap orang mengutip zakat, atau menjadi ”amil” tanpa adanya ”mandat” (tauliyah) dari pemerintah. Ibadah puasa, meski ia merupakan ibadah personal, namun pelaksanaannya sangat terkait dengan keteraturan dan ketertiban.

 Bagaimana mungkin kita mengingkari ketetapan Pemerintah yang tidak memerintahkan kemaksiatan, padahal kita sudah berikrar bahwa pemerintahan NKRI ini adalah pemerintah yang sah, secara yuridis dan secara agama. Atas dasar itulah, Ijtima Ulama se-Indonesia yang dilaksanakan 2003, yang dihadiri oleh tokoh ormas Islam termasuk NU dan Muhammadiyah, para pimpinan pondok pesantren serta akademisi dari Perguruan Tinggai Islam se-Indonesia menyepakati bahwa “seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”.

 Akan tetapi, mandat kepada pemerintah untuk penetapan tersebut bukanlah cek kosong, yang kemudian bias menetapkan seenaknya. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan ulama dan para ahli yang memiliki kompetensi di bidang ini. Dalam hal ini tentu Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

 Dalam rekomendasinya, Ijtima Ulama se-Indonesia tahun 2003 meminta Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Kini, ikhtiar menuju penyatuan ini harus segera diintensifkan dengan hasil yang jelas, tegas, dan implementatif. Selamat Idul Fitri 1432 H, kullu ‘amin wa antum bi khair.

Sumber: http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=541:idul-fitri-madzhab-negara&catid=35:materi-artikel&Itemid=56